A. Dasar konseptual IDI 2009 :

• IDI disusun sebagai alat ukur kuantitatif untuk melihat tingkat kemajuan demokrasi Indonesia.

• Pengukuran kemajuan demokrasi pada IDI 2009 didasarkan pada realitas pelaksanaan dan tingkat  perkembangan  tiga aspek demokrasi : kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

• IDI disusun pada level provinsi untuk menunjukkan tingkat kemajuan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia.

• IDI dikembangkan berdasarkan keadaan Indonesia, bukan adopsi  langsung dari instrumen yang dikembangkan di luar.

 B. Perlunya pengembangan IDI:

• Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dilaksanakan selama 10 tahun lebih telah menciptakan keragaman segala aspek regional, salah satunya adalah keragaman pelaksanaan demokrasi yang dapat mengarah menurunnnya nilai-nilai demokrasi.

• Di dalam RPJP, salah satu tugas BAPPENAS adalah untuk membuat perencanaan pembangunan yang memperkuat upaya konsolidasi demokrasi dan memperdalam budaya demokrasi. Karena itu Bappenas memerlukan alat untuk menilai keadaan demokrasi sampai tingkat daerah.

• Indeks yang ada, seperti Freedom House, hanya memberi gambaran nasional dan tidak mencukupi untuk keperluan perencanaan pembangunan politik tingkat propinsi.

C. Tujuan disusun IDI 2009 :

• Mengukur secara kuantitatif tingkat pelaksanaan demokrasi karena selama ini perkembangan demokrasi hanya diukur secara kualitatif hanya berdasarkan perkiraan yang bersifat subyektif tanpa tolok ukur yang jelas.

• Mengukur perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia.

• Memperoleh gambaran tingkat dan perkembangan demokrasi antar provinsi.

D. Manfaat IDI :

• Dapat menunjukkan tingkat dan perkembangan demokrasi di tingkat provinsi.

• Membantu perencanaan pembangunan di bidang politik pada tingkat provinsi. Data IDI mampu menunjukkan aspek, variabel atau indikator yang tidak/kurang berkembang sebagai penghambat tumbuh kembangnya nilai-nilai demokrasi sehingga perlu mendapat perhatian  dan prioritas oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

• Pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat dapat mengambil langkah-langkah konkrit berdasar kajian ilmiah untuk memperbaiki kinerja provinsi masing-masing di masa mendatang.

 E. Metodologi :

• Review surat kabar terkemuka di setiap provinsi periode Januari-Desember 2009.

• Review dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dinas yang masih berlaku selama tahun 2009, contoh : Perda, Pergub, Perbup/Wali, surat kepala dinas, dan lain-lain.

F. Makna nilai IDI :

      Rentang nilai IDI : 0-100, semakin mendekati angka 100 tingkat pelaksanaan demokrasi semakin baik.

G. Peran  Instansi dalam IDI 2009 :

       IDI merupakan usaha bersama antar instansi : Kemenkopulhukam, Bappenas, Bappeda Provinsi sebagai koordinator untuk pemanfaatan IDI; Kemendagri/Kesbang sebagai koordinator untuk Pokja Provinsi; BPS sebagai koordinator pengumpulan data dan penyusunan IDI.

H. Hasil IDI 2009 :

 Hasil IDI 2009 untuk NTB : 58.12 sedangkan IDI 2009 Nasional adalah : 67.3.

 I. Variabel  dalam aspek Kebebasan Sipil IDI 2009 Provinsi NTB :

J.        Variabel dalam aspek Hak-hak Politik :

 K.      Variabel dalam aspek Lembaga Demokrasi :

 Sumber : Paparan materi oleh Kepala BPS Propinsi NTB : Soegarenda, MA.,
di Mataram,  5 Desember 2011